Mampukah Guru PPKn Melahirkan Pemilih (Muda) yang Cerdas Berkualitas?

Mampukah Guru PPKn Melahirkan Pemilih (Muda) yang Cerdas Berkualitas

Mampukah Guru PPKn Melahirkan Pemilih (Muda) yang Cerdas Berkualitas?

Selama ini dunia pendidikan, khususnya sekolah (baik tenaga pendidikan, tenaga nonpendidik, peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik) tidak jarang dijadikan sasaran “tembak” oleh palak pecong dunia pendidikan (mulai dari kepala dinas pendidikan, petinggi organisasi atau forum pendidikan dan kepala sekolah) untuk mendulang nada di tiap-tiap penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilihan kepala area (pilkada). Tidak dipungkiri secara statistik, nada dari dunia pendidikan sangat menjanjikan untuk memenangkan pilkada. Motivasi para kepalak pecong jadi agen pilkada, pasti saja tidak jauh dari kata-kata mendambakan mengincar, menaikkan, atau sekurang-kurangnya menjaga jabatannya.

Mampukah Guru PPKn Melahirkan Pemilih (Muda) yang Cerdas Berkualitas

Menjelang pilkada serentak tahun 2018, spanduk, baliho, sarana massa dan sarana sosial banyak dibikin pasti saja tujuannya untuk menyasar dan menarik simpati penduduk agar tergoda menjatuhkan pilihan kepada pihak tertentu. Pilihan ini tidak cuma diperlukan selagi berada di bilik pemilihan tahun 2018, namun bermanfaat selagi diadakan survei penjaringan bakal calon kepala area tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh partai politik maupun tim sukses tiap-tiap pihak. Dengan hasil survei yang menjanjikan diinginkan mereka bakal memperoleh perahu untuk memperebutkan kursi no 1 di area masing-masing. Hasil survei termasuk bakal mempengaruhi kepercayaan diri bakal calon kepala area dalam memenangkan pertarungan politik.

Bagaimana sikap penduduk kami sendiri menyikapi tindak tanduk pejabat dan mantan pejabat yang merasa meramaikan bursa bakal calon kepala daerah? Tentu beraneka ragam. Namun, yang menarik untuk dibahas adalah peranan peserta didik yang sekarang masih duduk di SMA dan SMK sederajat. Mereka merupakan pemilih potensial di sisi jumlah, namun rentan di sisi pilihan. Mereka sangat enteng tergoda dalam pilih pilihan. Maka, sudah saatnya untuk memperoleh kepala area yang prima diperlukan pemilih yang cerdas dan berkualitas. Peserta didik perlu diberikan ilmu politik yang cukup. Beban ini pasti jadi tugas guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Dalam sebagian literatur politik, pemilih mampu dikelompokkan ke dalam empat tipe. Pertama, pemilih tradisional, yang belum menjadikan kebijakan parpol atau visi misi seorang kontestan pemilu sebagai suatu hal yang penting, namun lebih dimobilisasi selama periode kampanye. Kedua, pemilih skeptis, yang tidak punya pandangan ideologis terhadap kebijakan parpol atau seorang kontestan pemilu, namun didasarkan pilihannya secara acak. Ketiga, pemilih rasional, yang punya orientasi tinggi terhadap kebijakan penyelesaian masalah dan berorientasi rendah untuk aspek ideologi, namun menitikberatkan terhadap tawaran program dan track record seorang kontestan pemilu. Keempat, pemilih kritis, yaitu pemilih yang menggabungkan orientasi terhadap kebolehan parpol atau seorang kontestan pemilu dalam menuntaskan problem bangsa ke depan dan orientasi ideologis.

Dari empat tipe pemilih mampu asumsi bahwa terhadap sebenarnya selama ini peserta didik merupakan pemilih yang posisinya selalu dimobilisasi untuk pilih seorang calon kontestan pilkada (gubernur, bupati dan walikota) oleh kepalak pecong pendidik yang jadi agen pilkada. Seharusnya peserta didik merupakan pemilih kritis, pemilih yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon kontestan pemilu karena alasan program dan track record seorang calon kontestan pemilu yang dianggap mampu menuntaskan problem area ke depan.

Guna meng-upgrade (menaikkan) dan meng-update (memperbarui) tipe pemilihan peserta didik dari pemilih yang cuma dimobilisasi jadi pemilih yang kritis, guru-guru mata pelajaran PPKn perlu kerja ekstra keras beri tambahan pendidikan politik, khususnya yang perihal dengan pemilu dan pilkada. Sebenarnya di dalam mata pelajaran PPKn sudah tersedia materi pelajaran perihal demokrasi dan pemilu, namun umumnya dari guru-guru PKn tidak menyampaikan, mengulas dan mendiskusikan materi perihal demokrasi dan pemilu secara tuntas. Mereka cuma menginformasikan permukaannya saja. Padahal banyak guru sewaktu pilkada sebelumnya aktif sebagai panitia penyelenggara dan pengawas pemilu di segala tingkatan. Artinya, bekal ilmu perihal pilkada yang mereka dapatkan lumayan mumpuni. Sebaliknya banyak termasuk guru (termasuk guru PPKn) yang terjerumus terhadap politik praktis. Terutama mereka yang haus bakal jabatan atau mencari jabatan dengan jalan pintas.

Upaya mewujudkan peserta didik jadi pemilih yang cerdas dalam pilkada diinginkan bukan sekedar lipstik demokrasi, melainkan merupakan kebutuhan mendasar bakal realitas sosial politik. Hal ini merupakan harapan dan tugas dengan untuk selalu mengawal, apalagi berpartisipasi langsung dalam proses perjalanan pilkada 2018 yang lebih berkwalitas dan bukan sekedar wacana dalam memperluas keikutsertaan peserta didik dalam pilkada, membangun kultur pemilih cerdas yang lebih baik dan menyempurnakan struktur (mandat rakyat) dan juga menguatkan aktor (pemilih), yang terhadap gilirannya peningkatan kesejahteraan lewat demokrasi mampu terpenuhi.

Ada empat cara agar peserta didik mampu pilih dengan cerdas dan berkwalitas terhadap pilkada 2018. Pertama, peserta didik perlu mengetahui seorang calon kontestan pilkada. Sebelum pilih pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup seorang calon kontestan pilkada dan partai politik yang mengusungnya. Pengenalan riwayat hidup seorang calon kontestan pilkada mampu ber­hubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, kesibukan dalam penduduk dan termasuk privat seorang calon kontestan pilkada dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat.

Kedua, peserta didik sebagai pemilih perlu mengetahui visi, misi dan program kerja seorang calon kontestan pilkada. Visi merupakan kronologis cita-cita seorang calon kontestan pemilu yang mendambakan dicapai. Peserta didik mampu mengetahui visi seorang calon kontestan pemilu lewat sosialisasi maupun selagi kampanye yang diadakan oleh seorang calon kontestan pilkada. Sedangkan misi merupakan lanjutan dan eksistensi dari visi. Misi umumnya sudah mengarahkan secara tegas seorang calon kontestan pemilu menuju suatu obyek yang secara tekhnis mampu dijabarkan ke dalam program kerja. Penting kiranya peserta didik untuk melihat korelasi antara visi, misi, dan program kerja. Misi duduki posisi strategis. Harus mampu menterjemahkan visi dan perlu mampu termasuk diimplementasikan ke dalam program kerja.

Ketiga, peserta didik perlu meyakinkan pilihannya. Kecermatan dan kecerdasan peserta didik merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam pilih pilihan. Kesalahan menilai seorang calon kontestan pilkada, visi, misi dan program kerja seorang calon kontestan pilkada bakal mengundang kesalahan dalam pilih pilihan. Kesalahan pilih pilihan bakal menyebabkan terpilihnya orang-orang yang tidak pas untuk mengemban tugas-tugas negara/daerah dan pemerin­tahan. Kesadaran peserta didik perihal perlunya mencermati secara cerdas seorang calon kontestan pilkada, jadi kunci utama terpilihnya pemimpin pemerintahan yang sangat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tersedia di penduduk di daerah.

Keempat, peserta didik perlu mengawasi kinerjanya. Proses demokrasi tidak berhenti sampai dengan terpilihnya kepala area dan wakil kepala daerah, namun termasuk perlu lebih luas dan dalam, termasuk menyangkut apakah kepemimpinan politik dan pemerintahan yang terpilih mampu berorientasi terhadap kebutuhan dan keperluan penduduk banyak. Pilkada mampu dianggap gagal apabila kepemimpinan politik dan pemerintahan yang terbangun justru merepresentasikan keperluan segelintir elit politik yang berkuasa.

Membaca agar peserta didik mampu jadi pemilih yang cerdas dan berkualitas, maka kami mengetahui betul bakal pentingnya peranan Guru PPKn dalam membentuk dan membangun wawasan politik para peserta didik sebagai pemilih pemula. Pendidikan politik, khususnya masalah pilkada, dan lebih tertentu kembali perihal pemilih memang jadi bagian mutlak dari sosialisasi politik dan demokrasi sejak dini di sekolah bagi peserta didik. Pendidikan pemilih mampu jadi parameter untuk pilih tingkat kematangan peserta didik sebagai pemilih pemula dalam memaknai demokrasi.

Kurangnya pendidikan pemilih menyebabkan peserta didik bakal pasif dan enteng tergoda untuk keperluan privat atau jabatan dari para calon kontestan pilkada. Dengan pendidikan pemilih yang minim, peserta didik termasuk tidak mampu turut mempengaruhi secara proses pengambilan keputusan pemerintah area yang perihal erat dengan kehidupan peserta didik. Dampak dari tidak maksimalnya pendidikan pemilih di Indonesia, khususnya pilkada, sepertinya berkorelasi dengan pendapat Edward Aspinall, profesor politik Asia Tenggara di Departemen Perubahan Sosial dan Politik di ANU, beliau menyatakan bahwa penduduk Indonesia tidak punya gairah untuk pilih era depan pemerintahan, sangat tidak serupa dengan penduduk di Malaysia.

PPKn merupakan mata pelajaran yang mengutamakan terhadap pengembangan cii-ciri dan pembangunan rasa kebangsaaan. PPKn mempunyai tujuan untuk membangun rasa nasionalis dan mengutamakan terhadap terbentuknya cii-ciri manusia yang berpengetahuan, berketerampilan dan jadi warga negara yang mampu berperan dan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang jadi masalah, guru PPKn masih ada problem dalam mengombinasikan atau meminimalkan kesenjangan antara teori-teori kewarganegaraan dengan praktiknya (termasuk teori politik) di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, penduduk dan negara.

Peserta didik perlu dilatih untuk berpikir sistematis, kritis, bersikap dan bertindak demokratis di kelas maupun di luar kelas. Peserta didik diinginkan mampu menguasai dan menerapkan ilmu perihal kewarganegaraan. Dengan demikian, peserta didik mampu mengetahui secara mendalam perihal hakikat dari demokrasi dan pemilu. Iklim demokrasi, politik dan pemilu mampu diterapkan dalam kehidupan politik di sekolah layaknya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua kesibukan ekstrakurikuler dan pemilihan ketua OSIS.

Pada pemilihan ketua di tingkat sekolah, pemilihan berikut mestinya diformat sedemikian rupa agar jadi sebuah miniatur pemilu. Dengan pemilihan ketua kelas, ketua kesibukan ekstrakurikuler dan ketua OSIS yang mendekati orientasi pelaksanaan pemilihan legislatif maupun eksekutif diinginkan jadi bekal yang sangat bernilai ke depannya bagi seluruh peserta didik.

Guru-guru PPKn perlu kreatif merumuskan dan laksanakan simulasi pelaksanaan demokrasi, politik dan pemilu. Materi pelajaran perihal politik, demokrasi dan pemilu jangan cuma disampaikan sekedar teori dan apa adanya. Harus diperkaya dan dipraktikkan secara komprehensif dan seimbang agar menghasilkan peserta didik (sebagai pemilih pemula) yang cerdas dan berkualitas. Mereka mampu jadi mentor bagi keluarga dan lingkungannya yang minim ilmu perihal ilmu kewarganegaraan, khususnya demokrasi, politik dan pemilu legislatif dan eksekutif.