Dewan Pers Tak Ikut Campuri APBD Untuk Iklan Media

Dewan Pers Tak Ikut Campuri APBD Untuk Iklan Media
Dewan Pers Tak Ikut Campuri APBD Untuk Iklan Media

Dewan Pers Tak Ikut Campuri APBD Untuk Iklan Media

Dewan Pers Tak Ikut Campuri APBD Untuk Iklan Media
Dewan Pers Tak Ikut Campuri APBD Untuk Iklan Media

Pers menegaskan tidak mencampuri pemerintah daerah maupun pusat

dalam penganggaran untuk media. Hal itu ditegaskan ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo ketika menjadi pemateri dalam raker Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jabar. Menurut Yosep Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan Pemda untuk memilih media A atau B.

“Informasi yang beredar itu tidak benar. Apa kewenangan dewan pers

dalam hal itu? Gak ada. Kalau dewan pers mengumumkan media yang sudah terverifikasi, ya, itu betul. Tapi kami tidak sampai detail menyarankan ke pemda untuk menggunakan media a atau b yang sudah terverifikasi,” tegas Yosep.

Menurut Yosep, verifikasi itu penting dilakukan bukan untuk mendiskriminasi media. Tetapi justru untuk memperkuat lembaga media itu.

“Ini apalagi, tidak ada niatan untuk itu. Verifikasi dilakukan justru

untuk memperkuat media agar tertib sesuai aturan yang ada. Bahwa media itu harus berkantor, ada penanggung jawab, menjalankan aturan perusahaan dan lain-lain, itu wajib dipenuhi,” jelasnya.

Dewan Pers tidak akan mencampuri kebijakan Pemda dalam bidang pemanfaatan media. Oleh karena itu Dewan Pers mendorong agar pemda membuat aturan sendiri tentang kebijakan media di daerahnya masing-masing. (Pun

 

Sumber :

https://blogs.uajy.ac.id/teknopendidikan/anatomi-kulit/