Curiga Praktik Katrol Nilai, Dikbud Siap Tindak jika Sekolah Melanggar

Donasi Buku saat Terima Rapor
Donasi Buku saat Terima Rapor

Curiga Praktik Katrol Nilai, Dikbud Siap Tindak jika Sekolah Melanggar

Donasi Buku saat Terima Rapor
Donasi Buku saat Terima Rapor

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo, Kamis (15/6) telah resmi mengumumkan nama-nama peserta didik yang diterima di SD dan SMP negeri. Pendaftar yang tidak lolos dipastikan menyerbu sekolah-sekolah swasta.

Berdasar data dari dikbud, tahun ini nilai pendaftar yang berhasil lolos ke SMPN rata-rata sangat tinggi. Nilai akhir siswa di bawah 85 dipastikan terlempar alias gagal menembus SMPN. Bahkan, nilai siswa yang lolos ke SMPN di kawasan perkotaan boleh dikata mengagumkan. Betapa tidak, rata-rata berada di atas 90 (selengkapnya lihat grafis).

Fakta tingginya nilai akhir lulusan SD di Kota Delta belakangan menuai reaksi beragam. Betulkah nilai siswa di Sidoarjo murni tinggi ataukah ada praktik ketidakjujuran seperti pengatrolan? Menurut Dr Akhtim Wahyuni, praktisi pendidikan Sidoarjo, persoalan katrol nilai tersebut sudah menjadi rahasia umum. Perempuan bergelar doktor bidang psikologi pendidikan dari Universitas Negeri Malang (UM) itu menjelaskan, ada kesalahan terstruktur dalam praktik katrol nilai di sekolah-sekolah.

Akhtim menegaskan, kondisi demikian tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo. ’’Dalam konteks ini rumit memang. Di satu sisi, ada tuntutan-tuntutan supaya anak didik bisa lulus atau diterima. Akhirnya, cara-cara yang kurang bijak harus ditempuh,” paparnya.

Meski demikian, tidak tepat jika pihak sekolah langsung dihakimi tanpa bukti. Akhtim menceritakan, dirinya sudah pernah melakukan beberapa observasi serta pengamatan terhadap permasalahan psikologi pendidikan pada anak akibat praktik katrol tersebut. ’’Dari hasil penelitian itu, beberapa narasumber saya menceritakan sendiri bahwa memang betul (ada proses katrol nilai pada anak, Red),’’ uangkapnya.

Mereka melakukan praktik tersebut karena kelulusan adalah indikator mutu sekolah. Bahkan, Akhtim pernah terlibat dalam pertemuan formal yang salah satu agendanya tidak lain adalah katrol nilai. Menurut dia, pertolongan-pertolongan tersebut justru menjerumuskan anak didik. ’’Mereka sama saja sedang dininabobokan. Secara psikologis, anak didik akan mengalami kerawanan perjuangan. Mereka jadi malas belajar karena terlena,” tegas Akhtim.

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umsida tersebut juga pernah mengobservasi konkret siswa yang tidak lagi mau belajar karena sudah merasa aman akibat sistem katrol nilai. ’’Jadi saya rasa, perlu ada evaluasi dari tingkat atas langsung. Ini bukan lagi hanya persoalan mutu yang semu. Tetapi, masa depan anak bangsa,” tegasnya.

Ketika generasi muda sudah dimanjakan dengan mekanisme-mekanisme seperti katrol-mengatrol nilai, mereka sama saja diarahkan untuk menjadi pribadi koruptor. ’’Koruptor adalah mereka yang merampas hak orang lain karena mentalitas yang tak jujur,” tegas Akhtim.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan SD Dikbud Pemkab Abdul Munif menyebutkan, seluruh nilai akhir untuk PPDB ke SMPN merupakan gabungan dari nilai rapor dan nilai ujian sekolah/madrasah (US/M). ”Jadi, penilaiannya sejak kelas IV dulu, tidak bisa diubah-ubah. Untuk memasukkan nilainya pun, ada prosedurnya,” ujarnya.

Munif menegaskan, jika ada sekolah yang menyalahgunakan ketentuan itu, sudah pasti akan ada tindak lanjut. ”Mulai peringatan dan lainnya sesuai prosedur,” terangnya.

Sementara itu, dengan diumumkannya siswa yang lolos ke SMPN, mereka yang tidak lolos berlomba-lomba mendaftar ke sekolah swasta. Maklum, kuota di SMPN hanya sekitar 13 ribu siswa. Adapun, jumlah lulusan SD/MI pada tahun ini lebih dari 33 ribu anak. Dengan demikian, yang tidak tertampung di SMPN mencapai 20 ribu orang. Bersekolah di swasta tentu saja membutuhkan biaya pendidikan yang rata-rata mahal. Apalagi sekolah swasta unggulan.

Berdasar pantauan Jawa Pos di SMP Sepuluh Nopember, Siwalanpanji, Buduran, misalnya. Setiap tahun, setelah pengumuman penerimaan SMPN, sekolah itu diserbu pendaftar. ”Yang mendaftar melonjak drastis,” ujar Suhajis, kepala SMP Sepuluh Nopember.

Padahal, pendaftaran dibuka sejak Januari, tetapi baru mulai ramai kemarin. Hingga kemarin, yang sudah terdaftar dan lolos sebanyak 280 siswa. ”Kuota kami 350 siswa. Jumlah itu disesuaikan gedungnya,” terangnya.

Menurut Suhajis, mereka yang mendaftar langsung mengikuti tes. Ada tes pengetahuan dasar dan tes potensi akademik. ”Ketika kuota penuh, langsung kami tutup pendaftarannya,” terangnya.

Jangan Ada Pungutan Liar

RIBUAN pendaftar yang diterima di SMPN mulai melaksanakan daftar ulang Kamis (15/6). Banyak calon siswa baru yang langsung membeli perlengkapan sekolah. Mulai sepatu, kaus kaki, baju olahraga, hingga kain seragam. Pembelian itu dilakukan di koperasi sekolah.

”Tidak ada uang gedung. Juga tidak ada pungutan lain. Nggak ada beli buku juga,” ujar Frisky Muharram, wali murid yang anaknya diterima di SMPN 1 Sidoarjo.

Di SMPN 6 Sidoarjo, pelaksanaan daftar ulang dilakukan hingga Sabtu (17/6). Tidak ada pembagian daftar ulang per gelombang. ”Hari ini (kemarin, Red) sekitar 50 persen dari 274 siswa yang diterima sudah daftar ulang,” terang Kepala SMPN 6 Sidoarjo Mariyati.

Mariyati menjelaskan, peserta didik yang diterima juga boleh langsung membeli seragam

dan keperluan sekolah di koperasi sekolah. Namun, sifatnya tidak wajib. Boleh membeli di koperasi atau membeli di luar. ”Bisa beli di mana pun untuk seragam, topi, sabuk, maupun sepatunya,” ujarnya.

Untuk buku, peserta didik tidak perlu membeli. Uang gedung juga tidak ada. Sesuai peraturan bupati (perbup), tidak ada dana investasi. ”Buku K-13 juga sudah ada dari tahun lalu,” tambah Mariyati.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Wijono menegaskan, pemkab sudah membuat kebijakan

sekolah gratis. Seluruh kebutuhan siswa seperti biaya investasi dan operasional ditanggung APBD. Wali murid hanya membayar biaya personal. Untuk siswa yang tidak mampu, pemkab telah memberikan kebijakan tambahan. Mereka dibebaskan dari seluruh tanggungan. ”Yang tidak mampu benar-benar gratis,” jelasnya.

Dengan demikian, seluruh kepala sekolah harus menjalankan program sekolah gratis 9 tahun. Mulai SD sampai SMP. Bagi sekolah yang melanggar, pemkab harus mencopot kepala sekolah bersangkutan. ”Yang melanggar berarti tidak mendukung visi dan misi bupati,” jelasnya.

Selain di SMPN, mulai kemarin juga dilaksanakan daftar ulang di SDN. ”Sudah mulai banyak yang daftar ulang, namun belum semua,” ujar Kepala SDN Pucang 1 Sidoarjo Muji Sancoyo.

Menurut Muji, yang menentukan diterima atau tidaknya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo berdasar data yang sudah di-input di website. Data tersebut meliputi akta kelahiran dan kartu keluarga. ”Ketentuannya, usia tertinggi yang bisa masuk minimal 6 tahun,” terang Muji

 

Baca Juga :