500 Sekolah Internasional Belum Terakreditasi

500 Sekolah Internasional Belum Terakreditasi
500 Sekolah Internasional Belum Terakreditasi

500 Sekolah Internasional Belum Terakreditasi

500 Sekolah Internasional Belum Terakreditasi
500 Sekolah Internasional Belum Terakreditasi

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M),

jumlah sekolah internasional yang kini disebut sebagai Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) mencapai 500 sekolah. Namun, hingga saat ini, SPK Definitif atau sekolah-sekolah yang merupakan hasil peralihan dari sekolah swasta ini belum pernah diakreditasi sejak 2014.

Kepala BAN-S/M,Toni Toharudin menyebutkan, SPK Definitif adalah sekolah nasional yang mendapat izin SPK sementara. Artinya, SPK Definitif telah melakukan alih status dari sekolah nasional menjadi sekolah internasional atau SPK. Namun, sejak mendapat izin pada 2014, SPK Definitif belum pernah mendapatkan akreditasi.

Kini, dengan adanya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemendikbud No. 5874/D/AK/2018 tentang Rekomendasi Akreditasi Nasional bagi SPK Sementara, maka BAN-S/M menargetkan pada 2019 ini pihaknya akan melakukan akreditasi kepada 250 SPK Definitif. Tujuannya, untuk memastikan agar kegiatan belajar mengajar (KBM), terutama kurikulum serta guru dan tenaga pengajar di sekolah internasional memenuhi standar yang ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Tahun ini kami menargetkan 250 SPK karena disesuaikan dengan anggaran.

Sebab, sebelum diakreditasi harus dilakukan visit terlebih dahulu agar ada kesiapan SPK untuk menyesuaikan segala instrumen. Sebab, instrumen untuk SPK berbeda dengan sekolah nasional. Maka kami wajib lakukan sosialisasi sebelum adanya akreditasi,” ujar Toni di gedung Kemdikbud Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskan dia, perbedaan instrumen akreditasi pada sekolah internasional atau SPK disebabkan karena dari sisi kurikulum yang berbeda. SPK menjalankan kurikulum internasional dan kurikulum dobel. SPK wajib menerapkan tiga mata pelajaran yakni Agama, Bahasa Indonesia, serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk siswa warga negara Indonesia, serta Bahasa Indonesia dan nilai kebangsaan bagi siswa asing.

Selain itu, instrumen penilaian juga terkait dengan komposisi guru asing dan guru lokal dan tenaga kependidikan. SPK harus merekrut guru yang memiliki kompetensi linear dengan kualifikasi sesuai dengan aturan ada.

Salah satu kelemahan SPK, menurut Toni, adalah guru. Dijelaskan dia, banyak guru SPK

yang belum bersertifikasi profesi guru serta kepala sekolah yang juga belum bersertifikasi. Untuk itu, BNSP merekomendasikan agar SPK segera mengikutsertakan para guru untuk ke dalam program pendidikan profesi guru (PPG) dan diklat kepala sekolah.

Lanjut dia, perangkat akreditasi untuk SPK mengacu pada Permendikbud No 034/H/Ak 2018 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama. Maka, dari hasil akreditasi yang telah dilakukan BAN-S/M, SPK dinyatakan terakreditasi apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya 92 dan tidak ada nilai komponen standar di bawah 81.

Selain itu, pelaksanaan akreditasi SPK ini dilaksanakan seiring dengan telah terbitnya perangkat SPK yang telah disusun dengan pada Standar Nasional Pendidikan, dan berdasarkan hasil kajian terkait kekhasan dan kekhususan yang dimiliki oleh SPK.

Untuk SPK yang hasil akreditasinya belum sesuai harapan, ia menyebut BAN-S/M tidak dapat melakukan intervensi. Pihaknya hanya akan memberikan rekomendasi untuk skema pembinaan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud.

 

Baca Juga :